Timika,(KM)--Badan Inteljen Negara Indonesia (BIN) edarkan
selebaran informasi palsu tentang hasil Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT)
Melanesia Spearhead Group (MSG) di Honiara pada Tanggal 24-26 Juni 2015
bulan kemarin.
Isi suratnya
menyatakan bawah Melanesia Indonesia (MELINDO) yang diterima sebagai
anggota MSG, sedangkan Unitet Liberation Movement For West Papua (ULMWP)
ditolak.
Pada hal yang benar adalah MELINDO diterima sebagai asosiasi sedangakan ULMWP diterma sebagai Pengamat/Observer.
Dalam surat edaran
tersebut belum menjelaskan secara rinci penangung jawabnya, infromasi
yang ditempel oleh kerja Inteljen mereka tempel di tempat-tempat umum
seperti Pasar, terminal, pangkalan ojek kantor Desa, dan SP- SP, dan
media masa.
Dibawah ini selebaran yang disebarkan oleh inteljen di seluruh kota Timika.
Ancaman Inteljen
melalui selebaran informasi terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Timika, ini selebaran yang
diedarkan dan ditempel tempat-tempat umum seluruh kota Timika.
Untuk menyikapi
Seruan Palsu yang diedarkan oleh BIN, ini sikap wakil ketua PRD
Wilayah Timika Sem Asso, menyatakan bawah ini sengaja diciptakan oleh
Indonesia untuk meredam perjuangan Papua merdeka dan memancing situasi
Papua secara umum kacau, pada hal Papua sudah diterima sebagai Observer/
Pengamat di MSG.
lanjut Sem, "ULMWP
di terimai sebagai Observer (Pengamat) dengan tujuan agar politik
perjuangan Papua menuju Penentuan Nasib sendiri. kemudian Malanesia
Indonesia (MELINDO) ini juga sebagai Asosiasi hanya untuk kepetingan
ekonomi antara Indonesia dengan Negara-Negara Malanesia, Jelasnya.
Lanjut, Indonesia
Jangan Propokatif terhadap rakyat papua, jika Indonesia sebagai negara
yang akui negara yang merdeka dianut Hukum dan Demokrasi sebagai
anggota PBB, maka edarkan infromasi yang jelas dan akurat, jangan
seperti anak-anak,"
Tambah Sem, untuk
Rakyat Papua jangan terpengaruh dengan informasi-informasi palsu seperti
ini, rakyat papua tetap pada garis komando yang ada, karena isu papua
merdeka sudah jelas, kami rumpun melanesia papua barat sudah diakui oleh
rumpun melanesia di forum MSG,
"Sekarang fokus
kita menuju Pasifik Island Forum (PIF) untuk masuk ke Deklonisasi PBB,
masalah Papua diselesaikan sejarah hukum jalur internasional".Jelasnya.
Indonesia segerah
hentikan, pembohongan publik kerkait dengan Hasil MSG, dan Indonesia
Stop Mengirim Pasukan Militer INdonesia di Papua Barat.
Selebaran Palsu yang kedua diedarkan oleh pihak Inteljen seberti dibawah ini,
Sejarah perjuangan
Papua merdeka dengan sejarah Indonesia merdeka sudh jauh beda, Penentuan
Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 merupakan catat hukum Internasional
karena semua penduduk sipil di Papua tidak dilibatkan dan dilakukan
dengan kekerasan di bawah moncong senjata. Kemudian jumlah pemilih saat
itu hanya 1075 orang dari seluruh penduduk Papua yang ada pada waktu
itu.
Hal ini disampaikan
oleh Ketua I KNPB Wilayah Timika Yanto Awerkion, untuk menyikapi Foto
dan selebaran Palsu yang diedarkan oleh TNI-POLRI melalui Inteljen di
seluruh Papua khususnya Kota Timika.
Lanjut Yanto, untuk
rakyat Papua jangan percaya dengan selebaran palsu seperti ini, kita
berdoa dan berjuang secara damai bukan dengan kekerasan.(KNPB-PRD-TIMIKA/Admin/03)
0 Komentar